ICN News – Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditanggapi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis, seperti CPO dan Batubara. Badan tersebut dinilai memberikan komitmen untuk mendorong profesionalisme dalam kapasitas teknis menghadapi volatilitas komoditas global.
“Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global. Ini tentunya akan membantu meredakan kekhawatiran investor terkait kapasitas teknis lembaga baru tersebut,” kata Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Chandra Wahjudi dalam keterangan tertulis, pada Kamis 25 Juni 2026.
Menurut Chandra saat ini pelaku pasar sedang menunggu realisasi dari proses rekrutmen yang dijanjikan. Keterbukaan yang dinantikan dunia usaha antara lain proses rekrutmen yang terbuka, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan atau conflict of interest yang jelas.
Lembaga baru itu memiliki legitimasi kuat di mata pelaku usaha. Seluruh mandat operasionalnya harus berangkat dari hukum yang jelas, akuntabel dan dijalankan tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha, tambah Chandra.
Chandra optimis DSI punya kapasitas teknis untuk membantu menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena merugikan pendapatan negara.
“DSI dapat membantu menekan under invoicing dan transfer pricing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan. Yang penting adalah kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga,” ujarnya.
Selain itu, DSI diklaim dapat menjadi penegakkan tata kelola niaga dengan sistem pengawasan efektif jika terhubung langsung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai dan pihak terkait lainnya. Penggabungan data lintas sektoral diharapkan mampu menutup celah atau loopholes yang sering dimanfaatkan eksportir nakal sehingga diharapkan tidak menambah beban administratif dan proses manual yang memberatkan pelaku usaha yang patuh.
Mengenai kebijakan transisi yang dijadwalkan berlangsung hingga 1 Januari 2027, dunia usaha melihat pendekatan bertahap ini sebagai langkah positif. Kewajiban yang saat ini hanya berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan yang ada memberikan waktu adaptasi memadai bagi pelaku pasar.
Menurutnya, pendekatan ini dinilai efektif mengurangi risiko guncangan regulasi atau regulatory shock. Dukungan komunikasi pemerintah yang konsisten juga dapat menjaga stabilitas sentimen pasar.
“APINDO menaruh harapan besar agar DSI dapat memposisikan diri sebagai fasilitator peningkatan daya saing ekspor nasional. Fokus utama pada integrasi data, simplifikasi proses birokrasi, serta pencapaian target cepat atau quick wins yang langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha,” imbuhnya.
Iklan dan berlangganan bisa hubungi: WA atau Email
Butuh Buku Riset? Silahkan kunjugi CDMI Consulting
