Prabowo Instruksikan Minimal 70% Manfaat Pengelolaan IUP Dinikmati Negara, Peluang Penguasaan Saham Dibuka

Prabowo, IUP, ESDM

Arah Baru Tata Kelola Pertambangan Indonesia, Investor Tetap Diberi Kesempatan Berinvestasi

ICN News – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar minimal 70% manfaat dari pengelolaan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga membuka kemungkinan bagi negara untuk memiliki saham apabila diperlukan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 November 2026. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperbesar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa investor tetap diberi kesempatan untuk menanamkan modal. Namun, setelah investasi yang dikeluarkan kembali, sebagian besar keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam harus dinikmati oleh bangsa Indonesia.

PENGUASAAN SAHAM MENJADI SALAH SATU OPSI

Pernyataan Presiden mengenai kemungkinan negara menguasai saham menjadi perhatian pelaku industri pertambangan. Jika diterapkan, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi struktur kepemilikan dan pola kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan pemegang IUP.

Namun, perlu dipahami bahwa penjelasan pemerintah menyebut angka minimal 70% tersebut mengacu pada hasil atau manfaat pengelolaan izin pertambangan, bukan berarti negara secara otomatis harus memiliki 70% saham setiap perusahaan tambang.

Hingga 16 November 2026, mekanisme teknis pembagian manfaat, bentuk keterlibatan negara, serta perlakuan terhadap IUP yang sudah beroperasi belum dijelaskan secara terperinci. Karena itu, pelaku usaha masih perlu menunggu kebijakan resmi sebagai dasar pelaksanaan.

BAGAIMANA DAMPAKNYA BAGI INDUSTRI BATU BARA DAN NIKEL?

Apabila kebijakan ini diterapkan secara luas, dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai sektor pertambangan, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, hingga mineral lainnya.

Bagi perusahaan pemegang IUP, kepastian mengenai skema pembagian manfaat akan menjadi faktor penting dalam menyusun strategi bisnis dan investasi. Sementara itu, investor perlu memperhitungkan kembali tingkat pengembalian modal, potensi keuntungan, serta kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dampak tidak langsung juga dapat dirasakan oleh perusahaan smelter, kontraktor pertambangan, penyedia alat berat, perusahaan transportasi, dan berbagai industri pendukung lainnya. Kepastian pasokan bahan baku, kelanjutan investasi, serta struktur kepemilikan akan menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap memberikan ruang bagi investasi baru dan menjaga keberlanjutan kegiatan pertambangan nasional.

MENUNGGU SKEMA IMPLEMENTASI PEMERINTAH

Instruksi Presiden ini masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut melalui mekanisme dan regulasi yang jelas. Pelaku industri perlu mengetahui bagaimana angka 70% dihitung, bagaimana manfaat tersebut dibagikan, serta bagaimana posisi investor dan perusahaan pemegang IUP dalam skema baru tersebut.

Bagi industri pertambangan Indonesia, kejelasan aturan akan sangat menentukan arah investasi dan pengembangan usaha ke depan. Kebijakan yang mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga kepastian berusaha akan menjadi kunci agar potensi sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

ICN NEWS – Indonesian Coal & Nickel News

 

Iklan dan berlangganan bisa hubungi: WA atau Email

Butuh Buku Riset? Silahkan kunjugi CDMI Consulting

share this article:

Facebook
X
WhatsApp

Baca Juga

Scroll to Top

“Easy to Read, Crucial to be Khowlegeable”

Menu Pilihan

Kontak Kami

+62 878 7826 0925 (WA)
marketing@cdmione.com